Perluas Akses Pendidikan Inklusif Pemkot Tangerang Perkuat Program Gampang Sekolah

TANGERANG | tangerangraya.co

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat komitmen memperluas akses pendidikan melalui program Gampang Sekolah. Program tersebut dikembangkan sebagai ekosistem kebijakan yang tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga mengedepankan mutu, tata kelola, dan inklusivitas pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengatakan, Gampang Sekolah dirancang untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh layanan pendidikan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan agar tetap dapat mengakses pendidikan.

“Saya rasa intervensi dari Gampang Sekolah sebagai sebuah ekosistem kebijakan ini cukup komprehensif. Karena dengan Gampang Sekolah ini, kita memberikan akses yang mudah dan tetap menjaga mutu yang baik, termasuk tata kelola yang lebih tepat lagi,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menegaskan, perluasan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Karena itu, konsep sekolah gratis dalam program Gampang Sekolah tidak hanya berorientasi pada pembebasan biaya, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian. “Di balik sekolah gratis, mutu tetap dikedepankan,” katanya.

Selain memperluas akses, Gampang Sekolah juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan yang inklusif. Masyarakat dengan beragam kondisi dan kebutuhan tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah negeri maupun swasta.

Pemkot Tangerang juga mengoptimalkan berbagai jalur pendidikan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kondisi berbeda. Selain pendidikan formal, pemerintah mendorong pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Keberadaan berbagai jalur tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler.(Hab)