TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co
Penanganan banjir dan keberadaan pool taksi listrik di wilayah Ciputat menjadi dua persoalan yang mendapat perhatian DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kedua isu tersebut dibahas dalam evaluasi kinerja DPRD Triwulan III 2026 yang digelar bersama insan pers di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (29/10/2026).
Melalui kegiatan Coffee Morning bertema “Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026”, pimpinan komisi dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Pembahasan mencakup bidang pemerintahan, legislasi, pengawasan, pendapatan daerah, pelayanan publik, hingga persoalan banjir.
Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, mengatakan keterlibatan insan pers penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja DPRD selama 2026.
“Menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menjelaskan bahwa komisinya yang membidangi pemerintahan dan hukum berupaya menjalankan fungsi secara responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, komunikasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan yang berkembang dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif sebagai teman-teman juga bisa mengetahui apa yang sedang berkembang di lembaga pemerintahan Kota Tangsel,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengatakan pelaksanaan tugas DPRD pada Triwulan III tetap berfokus pada tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Dalam fungsi pengawasan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan pool taksi listrik di wilayah Ciputat. Menurut Ricky, persoalan tersebut telah dibahas bersama komisi yang membidangi perangkat daerah teknis.
“Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu, bersama dengan komisi yang menangani dinas teknis yaitu teman-teman Komisi IV, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” ungkapnya.
Di bidang pendapatan daerah, Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Made Laksmi, menekankan pentingnya pencapaian target pendapatan yang dikelola perangkat daerah penghasil. Evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Tangsel,” terangnya.
Persoalan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam pemaparan Ketua Komisi IV DPRD Tangsel, Rachmat Hidayat. Ia mengatakan DPRD terbuka terhadap dialog dan siap menjadi penghubung bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Menurut Rachmat, berbagai keluhan warga perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terlebih, pekerjaan penanganan banjir harus dipastikan berjalan sesuai rencana karena musim penghujan mulai berlangsung.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan sehingga upaya penanganan banjir dapat memberikan hasil optimal.
“Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan. Penyelesaian masalah banjir di setiap wilayah harus benar-benar optimal dan tuntas agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” kata Rachmat.
Selain persoalan pembangunan dan pelayanan publik, DPRD Tangsel juga menyoroti pentingnya menjaga integritas serta kedisiplinan anggotanya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki tugas menjaga etika dan kehormatan anggota dewan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kehormatan berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD.
Pedoman itu menjadi acuan dalam memfasilitasi komunikasi, melakukan konfirmasi, serta menindaklanjuti berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota DPRD.
Zulham menegaskan, upaya menjaga kehormatan lembaga harus didukung sistem komunikasi dan pelaporan internal yang baik. Setiap anggota DPRD juga diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” tutupnya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Tangsel menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir, pengelolaan pendapatan, dan pelayanan publik. (Hab)
