SERANG | tangerangraya.co
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Banten memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Provinsi Banten Tahun 2026.
Program tersebut dirangkaikan dengan Gerakan Tanam Serempak melalui Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS) yang melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan berlangsung di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (15/9/2026).
Pelaksanaan GPIPS menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan.
Pada Agustus 2026, inflasi Provinsi Banten tercatat sebesar 2,95 persen secara tahunan (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Meski demikian, komponen volatile food tetap menjadi perhatian, terutama di tengah risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Sofwan Kurnia, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat dari sisi hulu hingga hilir. Strategi tersebut dilakukan melalui 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Hingga minggu kedua September 2026, upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui 462 kali Gelar Pangan Murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), 61 kali subsidi ongkos angkut, fasilitasi mobil Kang Japal (Jawara Pangan Keliling), serta penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dari sisi produksi, Bank Indonesia Provinsi Banten berkolaborasi dengan BRMP Banten menerapkan metode PM-AAS melalui pemanfaatan drum seeder. Mekanisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tanam sekaligus mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
“Penerapan teknologi pertanian modern diharapkan turut mendorong transformasi pertanian Banten yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rangkaian GPIPS juga ditandai dengan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kelompok Tani Sukabungah, Kabupaten Lebak, dan PT Food Station untuk komoditas beras.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun komitmen jual beli secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kepastian pasar bagi kelompok tani di Banten.
“Rangkaian lainnya juga disertai simbolisasi penyaluran Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA), dan penyerahan bantuan program PM-AAS. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Good Agricultural Practices (GAP) yang mengangkat penguatan produktivitas, optimalisasi produksi beras, pengelolaan pascapanen, dan efisiensi distribusi,” paparnya.
Sofwan menegaskan, dalam mendukung penguatan ketahanan pangan, Bank Indonesia Provinsi Banten juga menyalurkan sarana dan prasarana kepada kelompok tani dan pondok pesantren.
Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong penerima manfaat mengelola sarana secara produktif dan berkelanjutan.
Bank Indonesia juga mendorong penguatan kapasitas kelompok tani melalui penerapan GAP dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, peningkatan produktivitas diharapkan dapat diikuti dengan penguatan pengelolaan hasil panen serta akses pemasaran.
“Melalui sinergi GPIPS dan Gerakan Tanam Serempak PM-AAS, Bank Indonesia Provinsi Banten berharap terbentuk ekosistem pangan yang semakin produktif, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan produktivitas di sisi hulu, efisiensi pascapanen dan distribusi, serta perluasan akses pasar diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (hed/dam)
