Perda HIV/AIDS Kota Tangerang Dicabut, DPRD Siapkan Raperda Baru

TANGERANG | tangerangraya.co

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berencana mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah merencanakan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut.

Pencabutan perda dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional yang lebih baru. Sejumlah aturan yang menjadi acuan di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual, serta Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan yang lebih tinggi dan terbaru.

“Sejak terbitnya Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026, Pemkot perlu melakukan penyelarasan sehingga dilakukan pencabutan perda tersebut,” ujar Arief seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dengan agenda penjelasan wali kota di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Selasa (3/11/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sejumlah ketentuan dalam perda yang berlaku saat ini dinilai perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru.

“Muatan pasal yang ada di Peraturan Kementerian Kesehatan kurang berjalan dengan perda yang existing, jadi harus dicabut,” katanya.

Arief menegaskan, pencabutan perda tersebut tidak berarti upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tangerang dihentikan. Sebaliknya, penyesuaian regulasi diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.

Ia juga menyoroti perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Tangerang pada 2026. Menurutnya, peningkatan prevalensi serta persoalan HIV/AIDS di kalangan anak muda perlu mendapat perhatian serius.

“Raperda ini bagian untuk membenahi angka peningkatan prevalensi HIV dan AIDS di Kota Tangerang. Permasalahan penyakit HIV/AIDS yang ada di kalangan anak muda juga menjadi perhatian serius,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan pencabutan perda lama bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap penanggulangan HIV/AIDS.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan Kementerian Kesehatan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

“Pencabutan ini untuk menyelaraskan Permenkes, bukan berarti pencabutan ini untuk menurunkan, tetapi untuk meningkatkan cara kita mencegah dan menanggulangi penyakit HIV dan AIDS,” ujar Sachrudin.

Pemkot Tangerang diharapkan dapat menindaklanjuti pencabutan perda dengan menyiapkan regulasi pengganti yang sesuai dengan ketentuan nasional. Melalui aturan tersebut, upaya pencegahan, penanganan, dan edukasi mengenai HIV/AIDS di Kota Tangerang diharapkan tetap berjalan dan semakin terarah. (Hab)