TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co
DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadwalkan pemanggilan PT Arfa Putra Soegama (APS), selaku pengelola instalasi Water Treatment Plant (WTP) Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait tuntutan ganti rugi dan sejumlah hak warga yang terdampak persoalan pencemaran air bersih.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Ricky Yuanda, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan masyarakat. DPRD ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pihak pengelola sekaligus mendorong penyelesaian tuntutan warga.
“Ini kita yang panggil terkait surat aduan dari warga soal ganti rugi,” kata Ricky.
Menurut Ricky, rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak pengelola telah dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan pada Kamis (12/11/2026) pukul 13.00 WIB.
“Iya, hari Kamis (12/11/2026) sudah dijadwalkan. Jam 13.00 WIB dengan pengelola,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, menegaskan lembaganya berpihak kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat persoalan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Ia meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab segera memberikan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
“Prinsipnya DPRD berpihak kepada masyarakat yang dirugikan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Para pihak yang dianggap bertanggung jawab harus bisa menyelesaikan persoalan yang telah dilakukan,” ujar Badrusalam.
Pemanggilan pengelola WTP tersebut dilakukan setelah warga Perumahan Serpong Lagoon menyatakan kekecewaan terhadap sejumlah komitmen yang disampaikan dalam pertemuan mediasi pada 27 Oktober 2026.
Sembilan hari setelah pertemuan tersebut, warga mengaku belum menerima surat permintaan maaf tertulis, pembayaran ganti rugi, maupun pembebasan tagihan air sebagaimana yang mereka tuntut.
Perwakilan warga Serpong Lagoon, Arnis, mengatakan hingga saat itu belum ada satu pun dari tiga tuntutan utama warga yang direalisasikan.
“Per hari ini tidak ada. Tiga tuntutan warga tidak dipenuhi semua. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” kata Arnis.
Kekecewaan warga bertambah setelah tagihan air periode November kembali diterbitkan. Dalam tagihan tersebut, biaya penggunaan air dari WTP atau BPDA masih dibebankan secara penuh tanpa potongan maupun penyesuaian.
“Tagihan bulan ini masih mencantumkan tagihan air (BPDA),” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, warga mulai menyusun langkah hukum dan berencana kembali menyampaikan pengaduan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan.
Dalam pertemuan tertutup pada Selasa (27/10/2026), Direktur Utama PT Arfa Putra Soegama, Muslimin Bora, sebelumnya menyampaikan sejumlah komitmen kepada warga.
Salah satunya menerbitkan surat permintaan maaf secara tertulis yang memuat penjelasan mengenai akar persoalan pencemaran serta skema penyelesaian dalam jangka panjang. Surat tersebut dijanjikan terbit paling lambat satu minggu setelah pertemuan.
Pengelola juga berjanji melakukan verifikasi terhadap klaim biaya pengobatan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Untuk keperluan tersebut, warga diberikan waktu satu minggu guna mengumpulkan dokumen medis dan kuitansi pengeluaran sebagai bahan tindak lanjut.
Dalam pertemuan itu, pihak WTP sempat menawarkan pembebasan tagihan air selama satu hingga dua bulan sebagai kompensasi awal. Namun, tawaran tersebut ditolak warga
Masyarakat meminta pembebasan tagihan diberlakukan sepenuhnya hingga pengelolaan air beralih kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dan kualitas air dipastikan aman untuk digunakan.
Pengelola WTP juga menyampaikan komitmen untuk menjamin kualitas air bersih selama masa transisi. Mereka menyatakan akan mendukung proses pengalihan pengelolaan air kepada Perseroda PITS yang ditargetkan rampung pada Januari 2027.
Dalam persoalan tersebut, warga Serpong Lagoon menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pengelola WTP.
Pertama, penghapusan seluruh biaya tagihan air selama krisis berlangsung hingga proses pengalihan pengelolaan kepada BUMD, yakni Perseroda PITS, selesai sepenuhnya.
Kedua, pembayaran ganti rugi atas biaya pengobatan dan kerugian materiil dengan nilai klaim mencapai sekitar Rp539 juta.
Tuntutan tersebut disampaikan menyusul persoalan dugaan pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli) pada fasilitas WTP yang menurut keterangan warga berkaitan dengan kasus diare akut yang dialami 176 penghuni dari berbagai blok perumahan.
Berdasarkan rekapitulasi sementara per Jumat (23/10/2026), total klaim biaya medis yang dikumpulkan warga mencapai Rp539.885.394.
Ketiga, warga mendesak manajemen PT Arfa Putra Soegama menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dan terbuka kepada seluruh warga terdampak atas persoalan pengelolaan pasokan air bersih.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Imam selaku perwakilan PT Arfa Putra Soegama telah dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai belum terealisasinya sejumlah komitmen tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Melalui RDP yang dijadwalkan pekan depan, DPRD Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat meminta penjelasan pengelola sekaligus mendorong penyelesaian tuntutan warga, termasuk persoalan kompensasi, tagihan air, dan jaminan kualitas pasokan air bersih. (Hab)
