Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Tangsel Semprot PT APS, 11 Tahun Kelola WTP Serpong Lagoon Tanpa Izin Operasional

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co

Pengelolaan instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) di Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menjadi sorotan DPRD. PT Arfa Putra Soegama (APS) yang telah mengelola fasilitas tersebut selama 11 tahun ternyata belum mengantongi izin operasional.

Persoalan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPRD Kota Tangerang Selatan, warga Serpong Lagoon, dan perwakilan PT APS di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Tangsel, Rizki Jonis, mempertanyakan legalitas operasional perusahaan yang telah menjalankan pengelolaan WTP selama lebih dari satu dekade, tetapi belum menyelesaikan perizinannya.

Menurut Rizki, alasan perusahaan bahwa proses perizinan masih berjalan sulit diterima mengingat pengelolaan WTP tersebut telah berlangsung selama 11 tahun.

Ia bahkan meminta perusahaan segera menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan apabila masih ingin menjalankan usaha pengelolaan air di wilayah Tangerang Selatan.

Rizki juga menyoroti persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap warga yang mengeluhkan kualitas air yang didistribusikan melalui WTP tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tuntutan kompensasi biaya pengobatan warga yang sebelumnya mengeluhkan gangguan kesehatan setelah menggunakan air dari instalasi tersebut.

Menurut Rizki, penyelesaian kompensasi tidak boleh terus ditunda. Terlebih, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan sebelumnya telah meminta agar ganti rugi kepada warga diselesaikan paling lambat tiga hari setelah audiensi pada 21 Oktober 2026.

Namun, dalam rapat DPRD tersebut, pihak perusahaan baru menyampaikan rencana pembayaran kompensasi.

Rizki menilai perusahaan harus menunjukkan tanggung jawab nyata terhadap persoalan yang dialami masyarakat. DPRD pun tengah membahas rekomendasi agar PT APS segera memenuhi tuntutan warga.

Persoalan WTP Serpong Lagoon sebelumnya juga memicu keluhan masyarakat terkait kualitas air yang dinilai tidak layak digunakan. Warga mengeluhkan kondisi air yang keruh serta dugaan pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli).

Keluhan tersebut semakin menjadi perhatian setelah sejumlah warga, termasuk anak-anak, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa muntaber.

Selain kualitas air, warga juga mempersoalkan pembatasan pembuatan sumur mandiri di kawasan perumahan. Kondisi tersebut membuat masyarakat meminta kepastian mengenai keamanan pasokan air sekaligus pertanggungjawaban pengelola.

Sementara itu, Direktur Utama PT APS, Muslimin Bora, membenarkan bahwa izin pengelolaan WTP belum terbit meskipun operasional telah berjalan selama 11 tahun. Ia menyebut perusahaan telah beberapa kali mengajukan permohonan perizinan.

Namun, Muslimin mengaku belum mengetahui secara terperinci kendala yang menyebabkan proses perizinan belum selesai karena dirinya baru bergabung dengan perusahaan.

DPRD Tangsel kini mendorong agar persoalan legalitas, kualitas layanan, dan kompensasi warga diselesaikan secara menyeluruh. Pengelola WTP diminta tidak hanya memperhatikan keberlangsungan usaha, tetapi juga memastikan hak dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan terpenuhi. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *