Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Minta Genjot Serapan APBD 2026

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG | tangerangraya.co

DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mempercepat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar target penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas pembangunan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan percepatan serapan anggaran perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, realisasi anggaran pada 2025 hanya mencapai sekitar 89,4 persen. Capaian tersebut menjadi catatan karena mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Arief berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki pada 2026. Bahkan, ia mendorong realisasi anggaran tahun ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga lebih baik dibandingkan 2024.

“Saya berharap tahun ini kita bisa kembali rebound, memastikan serapan anggaran kita naik. Bila perlu bukan cuma lebih baik dari tahun lalu, tetapi juga lebih baik dari tahun 2024,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Arief, salah satu langkah penting yang harus dilakukan Pemkot Tangerang adalah memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. OPD juga perlu memperkuat manajemen risiko agar berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi sejak awal.

Dengan perencanaan mitigasi yang matang, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki langkah antisipasi ketika menghadapi persoalan di lapangan. Hal ini penting agar waktu pelaksanaan program tidak tersita untuk menangani hambatan yang sebenarnya dapat diprediksi.

Meski demikian, Arief mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tidak mengorbankan kualitas pekerjaan, terutama proyek pembangunan yang dikebut menjelang akhir tahun anggaran.

Menurutnya, setiap pekerjaan harus tetap memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai optimalisasi penyerapan anggaran ini mengorbankan kualitas pelaksanaan kegiatan karena pengerjaannya terburu-buru. Implementasi program di akhir tahun tetap harus menjaga kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu diperkuat, baik oleh DPRD maupun masyarakat. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan pekerjaan tidak sekadar diselesaikan demi mengejar target penyerapan.

Terkait keterlambatan penyerapan anggaran pada sejumlah OPD, khususnya perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur, Arief menyebut DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi progres realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait proses pengadaan barang dan jasa. Perubahan tersebut berdampak terhadap tahapan tender sehingga sejumlah kegiatan mengalami keterlambatan.

Arief meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dievaluasi. Proses yang memungkinkan untuk diefisienkan perlu diperbaiki tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Menurut saya, kita perlu mengevaluasi keseluruhan proses yang ada. Mana tahapan yang bisa diefisienkan waktunya dan mana yang bisa dipercepat tanpa keluar dari koridor aturan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang diminta memasukkan potensi perubahan kebijakan pemerintah pusat ke dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, OPD memiliki skenario antisipasi apabila terdapat perubahan regulasi yang memengaruhi pelaksanaan proyek.

Arief turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan program dan proyek. Kemampuan manajemen program dan manajemen proyek perlu diperkuat agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif meskipun menghadapi berbagai kendala.

Ia juga mengingatkan agar Pemkot Tangerang tidak menjadikan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sesuatu yang harus dikejar. Menurutnya, SiLPA yang terlalu besar dapat menjadi indikasi belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

“Kita tidak boleh berorientasi memperbesar SiLPA. Karena SiLPA yang terlalu besar itu berarti kita tidak mampu mengelola perencanaan yang sudah dibuat untuk bisa direalisasikan dengan baik,” ungkapnya.

Arief memahami pemerintah daerah tetap membutuhkan saldo anggaran untuk membiayai kebutuhan operasional pada awal tahun, terutama ketika pendapatan asli daerah belum terkumpul secara maksimal. Namun, kebutuhan tersebut harus diperhitungkan secara proporsional agar tidak menjadi alasan rendahnya realisasi belanja.

Ia juga meminta Pemkot memiliki ukuran yang jelas mengenai batas SiLPA yang masih wajar. Sebab, anggaran yang tidak terealisasi berpotensi membuat program dan kegiatan yang telah direncanakan belum memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *