Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Kota Tangerang Dukung MBG Prasmanan Ingatkan Keamanan Pangan, Sarat Nilai Edukasi

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG | tangerangraya.co

Rencana penerapan skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dinilai tidak hanya membawa perubahan dalam pola penyajian makanan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pendidikan karakter bagi peserta didik.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyambut positif wacana perubahan mekanisme penyajian MBG dari sistem wadah tertutup atau ompreng menjadi prasmanan. Namun, ia mengingatkan penerapannya harus disertai jaminan keamanan pangan, standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang tegas.

Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, perubahan skema penyajian merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Sistem prasmanan juga berpotensi membuat makanan lebih segar karena disajikan secara langsung kepada siswa.

Meski demikian, Arief menegaskan bahwa aspek keamanan pangan atau *food safety* harus menjadi prioritas utama, terlepas dari metode penyajian yang digunakan. Terlebih, sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.

“Sebelum kita bicara masalah kandungan gizi, rasa, dan seterusnya, yang paling mendasar adalah aspek keamanan pangan. Itu perlu kita pastikan tetap terjaga, termasuk dengan skema prasmanan,” ujar Arief saat ditemui, Kamis (12/11/2026).

Ia juga mengingatkan agar perubahan mekanisme tersebut tidak justru menambah beban operasional sekolah. Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan dan penyediaan makanan tetap harus berada di tangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan.

“Sekolah itu sifatnya adalah support system atau pendukung saja, dalam arti memfasilitasi. Tanggung jawabnya tidak bisa dialihkan ke sekolah. SPPG harus tetap bertanggung jawab penuh memastikan program ini berjalan baik dan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran bahwa sistem prasmanan akan menyita waktu kegiatan belajar mengajar (KBM), Arief menilai persoalan tersebut dapat diantisipasi melalui penyusunan SOP yang jelas dan proporsional.

Dengan aturan yang terukur, pembagian tugas antara SPPG dan tenaga pendidik dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sekolah pun tidak perlu menanggung pekerjaan operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan.

Lebih jauh, Arief justru melihat kegiatan makan bersama dengan konsep prasmanan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar.

Menurutnya, waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut tidak akan menjadi persoalan selama terdapat nilai pendidikan yang ditanamkan kepada peserta didik.

“Selama waktu yang dikonsumsi untuk pelaksanaan MBG model prasmanan itu memiliki muatan pendidikan, saya kira tidak ada ruginya. Di usia pendidikan dasar inilah masa yang tepat untuk menanamkan etika, adab, dan karakter,” jelasnya.

Ia mencontohkan, melalui mekanisme prasmanan, siswa dapat belajar bersabar ketika mengantre, mengambil makanan sesuai kebutuhan agar tidak terbuang, serta membiasakan diri merapikan dan membersihkan peralatan makan setelah digunakan.

Selain pendidikan karakter, Arief mendorong agar kegiatan makan bersama juga dimanfaatkan sebagai sarana literasi gizi. Siswa perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengonsumsi sayuran, protein, serta mengenali jenis makanan yang baik bagi kesehatan.

“Sangat disayangkan jika MBG hanya sekadar membagikan makanan tanpa ada muatan literasi pola hidup sehat dan pendidikan karakter. Kalau nilai-nilai edukasi ini hadir di dalamnya, dampaknya akan sangat panjang bagi anak-anak kita,” pungkasnya.

Ia berharap penerapan skema prasmanan MBG nantinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui pembiasaan pola hidup sehat, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyiapkan uji coba perubahan skema penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prasmanan bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Uji coba tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal 2027.

Persiapan dilakukan menyusul wacana pemerintah pusat untuk menerapkan mekanisme prasmanan dalam penyaluran MBG di lingkungan sekolah. Pemkot Tangerang kini mulai mengoordinasikan kesiapan satuan pendidikan dan sejumlah pemangku kepentingan agar perubahan skema tersebut dapat berjalan tertib dan higienis.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, mengatakan wacana penerapan sistem prasmanan mengemuka setelah rapat koordinasi daring antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pertemuan tersebut membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam mengawal dan menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Setelah pertemuan daring kemarin bersama Kemendagri dan BGN, ada kemungkinan pelaksanaan MBG ini dilaksanakan dengan cara prasmanan. Kami akan mencoba mitigasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dengan BGN, agar satuan pendidikan siap,” ujar Wahyudi. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *