Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPR RI Puji Inovasi Pemkot Tangerang

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG | tangerangraya.co

Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Sejumlah program, mulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP), peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), hingga digitalisasi pengaduan masyarakat, dinilai sebagai praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat melakukan kunjungan kerja spesifik untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penerapan zona integritas di lingkungan Pemkot Tangerang. Kegiatan berlangsung di Aula Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Jumat (13/11/2026).

Aria Bima mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI adalah pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN melalui penerapan sistem meritokrasi.

Menurutnya, Pemkot Tangerang telah menunjukkan upaya pengembangan kompetensi aparatur, salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

“Pengelolaan sumber daya manusia yang menurut saya betul-betul patut menjadi percontohan. Pengembangan SDM ini berakibat pada aspek-aspek kemampuan soft skill dan skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ujarnya.

Selain pengembangan kualitas ASN, koordinasi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal juga mendapat perhatian. Aria menilai, kolaborasi dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kantor pertanahan, serta instansi di bidang pendidikan dan kesehatan, turut mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menghindari ego sektoral yang berpotensi menghambat penyelesaian persoalan masyarakat. Hal ini terutama penting dalam menangani persoalan pertanahan di Kota Tangerang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, swasta, hingga instansi pemerintah.

“Persoalan pertanahan ini indeks keberhasilan penyelesaiannya cukup bagus untuk kantor pertanahan. Saya kira itu perlu menjadi perhatian, bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan instansi vertikal ini bisa dijadikan satu pola,” katanya.

Inovasi lain yang mendapat apresiasi adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan administrasi dari sejumlah instansi dalam satu lokasi.

Aria menilai, pola pelayanan pemerintah harus semakin adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan integrasi layanan. Pemerintah daerah juga perlu meninggalkan pola pelayanan konvensional yang masih terbatas oleh jam operasional maupun sekat kewenangan antarinstansi.

Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, MPP diharapkan mampu menjadi model pengembangan layanan publik yang lebih efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komisi II DPR RI juga menyoroti penerapan digitalisasi pengaduan masyarakat di Kota Tangerang. Menurut Aria, keberhasilan sistem pengaduan tidak cukup diukur dari kemudahan masyarakat menyampaikan laporan, tetapi juga dari kecepatan pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti setiap aduan.

Respons yang cepat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, integrasi sistem pengaduan digital dengan pelayanan terpadu perlu terus diperkuat.

“Pengaduan digital ini menjadi penting. Yang menarik adalah kecepatan tidak hanya pengaduannya, tetapi responsifnya. Pelayanan terpadu, integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat, ini bisa menjadi percontohan,” ungkapnya.

Aria menambahkan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas Komisi II DPR RI untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang berpotensi dikembangkan sebagai model pelayanan di tingkat nasional.

Ia juga menilai, meningkatnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat Kota Tangerang turut memengaruhi ekspektasi terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan standar pelayanan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dan masukan yang diberikan Komisi II DPR RI. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Tangerang untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Sachrudin menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi pembahasan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, serta berbagai program pelayanan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa instansi di lingkungan Pemkot Tangerang juga mendapat apresiasi, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Masukannya peningkatan pelayanan. Jadi yang masih kurang harus ditingkatkan dan yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang juga kita perbaiki semua,” ujar Sachrudin.

Ia berharap, berbagai masukan dari Komisi II DPR RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkot Tangerang berkomitmen melanjutkan pengembangan inovasi pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *