TANGERANG | tangerangraya.co
DPRD Kota Tangerang mendorong pemerintah kota membentuk gugus tugas khusus untuk menangani persoalan banjir secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tim tersebut diharapkan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota agar penanganan banjir dapat dilakukan sesuai pembagian kewenangan masing-masing.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan persoalan banjir di Kota Tangerang membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan. Karena itu, diperlukan mekanisme kerja bersama yang tidak hanya berjalan ketika terjadi banjir atau saat ada kunjungan pejabat.
Menurut Arief, kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Kota Tangerang untuk meninjau sejumlah titik rawan banjir, seperti Bendung Polor di Kali Angke dan Kali Prancis, harus menjadi momentum memperkuat komitmen penanganan banjir jangka panjang.
Ia menilai, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada kegiatan peninjauan lapangan. Pemerintah perlu membangun tata kelola program yang memiliki perencanaan, pembagian kewenangan, target penyelesaian, serta evaluasi yang terukur.
“Saya mendorong Pemkot agar berinisiatif mengelola permasalahan banjir ini dengan melibatkan lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi, hingga kota. Melalui pendekatan tata kelola program yang berkelanjutan, bukan berbasis event,” ujar Arief kepada Banten Ekspres, Minggu (15/11/2026).
Arief menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun matriks pembagian kewenangan. Dokumen tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan banjir yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemkot Tangerang.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas, setiap persoalan diharapkan memiliki penanggung jawab dan sumber pembiayaan yang pasti. Program penanganan banjir pun dapat berjalan secara terintegrasi, bukan sendiri-sendiri sesuai agenda masing-masing instansi.
Selain pemetaan kewenangan, Arief mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus atau tim ad hoc yang bertanggung jawab mengawal seluruh komitmen dan program penanganan banjir. Tim tersebut diharapkan melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bekerja secara simultan dalam jangka menengah hingga panjang.
Gugus tugas itu nantinya memiliki tugas konkret, mulai dari mengidentifikasi akar persoalan banjir, menyusun kebutuhan penanganan, menentukan tahapan pekerjaan, hingga memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
“Gugus tugas ini seperti tim khusus atau tim ad hoc yang memang bekerja secara simultan dalam jangka menengah dan panjang. Sampai semua sumber masalah dan akar persoalan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kota bisa diselesaikan secara bertahap satu demi satu,” jelasnya.
Arief juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, setiap tahapan penanganan banjir, mulai dari perencanaan, perkembangan pelaksanaan, hingga evaluasi dampak, harus disampaikan secara berkala kepada publik.
Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan program penanganan banjir. Warga yang tinggal di kawasan rawan banjir juga diharapkan memperoleh informasi mengenai tahapan pekerjaan dan target waktu penyelesaian persoalan di wilayahnya.
“Publik itu tidak disuguhi dengan kunjungan demi kunjungan saja, tetapi publik disuguhkan dengan tata kelola, perencanaan, serta sebuah tim yang memang mengelola rencana penuntasan masalah ini dengan melibatkan unsur pusat, provinsi, dan kota secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai contoh, Arief menyoroti persoalan sedimentasi di Kali Ledug yang berdampak terhadap banjir di wilayah Kecamatan Periuk. Menurutnya, persoalan tersebut perlu masuk dalam agenda penanganan bersama karena upaya pengerukan sedimen membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia meminta kebutuhan penanganan di setiap titik banjir dibahas secara terbuka. Pembahasan tersebut mencakup jenis pekerjaan yang diperlukan, besaran anggaran, hingga instansi yang bertanggung jawab melaksanakan program.
“Jadi kebutuhannya apa, untuk memenuhi kebutuhan ini siapa dan dari mana sumbernya. Dari situ kita buat komitmen bersama, kita bentuk timnya, kita eksekusi secara berkelanjutan dan sampaikan progresnya ke publik,” ungkap Arief. (Hab)