SERANG | tangerangraya.co
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI di Aula BPSDMD Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/8/2026).
Pelatihan yang diikuti 157 peserta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan tujuh pemerintah kabupaten/kota tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan aparatur dalam berkolaborasi.
Deden meminta peserta tidak menjadikan pelatihan sekadar formalitas atau persyaratan pengembangan karier. Menurutnya, ilmu dan pengalaman selama pelatihan harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Jangan hanya sekadar cuma dapat sertifikat, karena ilmu yang penting,” ungkap Deden.
Ia mengatakan pelatihan kepemimpinan menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja. Proses pembelajaran bersama pelatih, mentor, dan tim penguji diharapkan mendorong peserta mampu menganalisis masalah, merumuskan solusi, dan mengambil keputusan secara tepat.
Deden menilai keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan pelatihan akan menjadi bekal dalam pengembangan kompetensi dan karier aparatur.
“Keberadaan mereka yang telah mengikuti diklat itu pasti akan memiliki kelebihan kalau ikutnya serius. Tapi kalau hanya sekadar mengejar sertifikat, ya jangan salahkan kalau kalah dengan teman-temannya yang lain,” katanya.
Selain kompetensi, Deden menekankan pentingnya membangun karakter kepemimpinan, kedisiplinan, kebersamaan, dan kolaborasi. Menurutnya, aparatur pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah itu atau aparatur itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berkolaborasi dengan yang lainnya,” imbuhnya.
Deden menambahkan, pemimpin pengawas harus mampu menjadi pemimpin perubahan di lingkungan kerjanya. Pemimpin tidak hanya dituntut memberikan arahan, tetapi juga menghadirkan solusi, menjadi teladan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan sumber daya organisasi.
Karena itu, ia meminta peserta menerapkan hasil pembelajaran melalui aksi perubahan di unit kerja masing-masing agar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pastikan perubahan yang peserta lakukan membuat pelayanan lebih mudah, proses lebih cepat, anggaran lebih efisien, dan masyarakat lebih terbantu,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengatakan PKP diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural sekaligus memastikan akuntabilitas jabatan sesuai ketentuan manajemen PNS.
“Pelatihan ini kami arahkan tidak hanya untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, tetapi juga membentuk peserta menjadi pemimpin yang mampu menerapkan hasil pembelajaran secara nyata di unit kerjanya. Karena itu, kami mendorong peserta mengikuti seluruh tahapan dengan serius dan menghasilkan aksi perubahan yang memberikan manfaat,” kata Deni.
Deni menjelaskan, PKP menggunakan metode blended learning dengan memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Pada pembelajaran klasikal, peserta diwajibkan menginap di asrama BPSDMD Provinsi Banten.
Pelatihan berlangsung selama 905 jam pelajaran (JP) atau setara 104 hari pelatihan, mulai 21 Juli hingga 26 November 2026. Tenaga kediklatan terdiri atas widyaiswara, pakar, praktisi, narasumber, pembimbing, penguji, mentor, pengelola dan penyelenggara pelatihan, penceramah, serta penjamin mutu.
“Melalui proses tersebut, kami ingin memastikan peserta tidak hanya memahami materi secara akademik, tetapi mampu menunjukkan perubahan kepemimpinan dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya. (hed/dam)
