Polemik Porprov Banten, Pengamat Ingatkan Risiko Hukum

TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co

Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diwarnai sejumlah polemik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi persoalan bagi panitia besar penyelenggara, termasuk terkait penggunaan dan penyerapan anggaran.

Porprov VII Banten 2026 dijadwalkan menggelar upacara pembukaan pada 15 November 2026. Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut dikomandoi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan selaku Ketua Panitia Besar Porprov VII Banten 2026.

Menjelang pelaksanaan, sejumlah persoalan mencuat. Di antaranya pengunduran diri Mukroni dari jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangsel pada 1 Oktober 2026 serta permintaan pengembalian anggaran sebesar Rp9,72 miliar dari Dispora Kota Tangsel kepada KONI Tangsel pada 28 Oktober 2026 karena anggaran tersebut tidak terserap.

Pengamat Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, menilai pelaksanaan Porprov VII Banten 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Pilar. Menurutnya, berbagai polemik yang muncul membuat posisi panitia penyelenggara serba sulit.

“Ada banyak polemik yang terjadi mulai dari kendala pencairan anggaran, mundurnya Mukroni sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjelang pelaksanaan, hingga adanya permintaan pengembalian dana dari Dispora Kota Tangsel kepada KONI Tangsel. Posisi penyelenggara menjadi serba salah. Ibaratnya Maju Kena, Mundur Kena,” kata Adib, Rabu, 11 November 2026.

Adib menilai Pemkot dan KONI Tangsel belum sepenuhnya siap menyelenggarakan Porprov VII Banten 2026. Hal itu, menurutnya, terlihat dari masih adanya cabang olahraga yang menghadapi kendala terkait ketersediaan venue.

“Paling krusial adalah soal penganggaran. Berarti kan jelas, ada planning, ada perencanaan anggaran yang tidak siap, tidak terencana dengan baik,” tutur Adib.

Ia menyarankan Pemkot Tangsel terbuka mengenai berbagai kendala persiapan dan menjalin kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain untuk memenuhi kebutuhan venue pertandingan.

“Jujur saja, Pemkot Tangse ini kalau tidak mampu, ya sudah, berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Tangerang Raya terkait venue. Soal anggaran, ini bisa dilakukan menyesuaikan kepada pos-pos anggaran yang masih relevan untuk bisa digunakan,” paparnya.

Pengamat kebijakan publik tersebut juga menyoroti peran Pilar Saga Ichsan sebagai Ketua Panitia Besar yang dinilainya terkesan mengambil alih sejumlah urusan persiapan Porprov. Menurut Adib, kondisi itu perlu dicermati karena penyelenggaraan ajang tersebut juga melibatkan tanggung jawab KONI Tangsel.

“Kalau Pilar turun gunung untuk menyelesaikan semua persoalan persiapan Porprov VII Banten 2026 ini, berarti ada suatu dinamika di internal KONI Tangsel yang menghambat persiapan dan pelaksanaan,” ungkap Adib.

Adib juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat memperhatikan ketentuan dalam penggunaan dan penyerapan anggaran. Ia menilai potensi pelanggaran aturan dapat berujung pada persoalan hukum.

“Kalau ada penggunaan anggaran yang menabrak aturan, maka siap-siap akan ada yang diangkut oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Porprov VII Banten 2026 Dimulai Lebih Awal

Terpisah, Ketua Panitia Besar (PB) Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan, memastikan persiapan venue, perangkat pertandingan, hingga fasilitas kesehatan bagi para atlet telah dilakukan untuk mendukung kelancaran kompetisi. (det/sb/hmi)