Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Pengurus PGRI Boleh Rangkap Jabatan di Pemerintahan tetapi Dilarang di Partai Politik

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG | tangerangaya.co

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diperbolehkan merangkap jabatan di lingkungan pemerintahan, termasuk menjadi pejabat struktural di Dinas Pendidikan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Namun, pengurus PGRI dilarang menduduki jabatan struktural di partai politik.

Ketentuan tersebut ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, untuk meluruskan berbagai penafsiran mengenai aturan rangkap jabatan bagi pengurus organisasi profesi guru tersebut.

Unifah menjelaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI tidak memuat larangan bagi pengurus organisasi untuk menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, pengurus PGRI yang berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di birokrasi tetap dapat menjalankan tugas organisasinya.

“Jadi tidak ada ketentuan dalam AD/ART PGRI yang melarang pengurus organisasi menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan, apalagi pada dinas pendidikan,” ujar Unifah usai rapat persiapan pelaksanaan puncak Hari Guru Nasional (HGN) di Aula Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, keterlibatan pengurus PGRI dalam pemerintahan merupakan hal yang diperbolehkan oleh konstitusi organisasi. Bahkan, keberadaan mereka di lingkungan birokrasi dapat menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi antara organisasi profesi guru dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan publik.

“Intinya kalau di AD/ART kita PGRI itu membolehkan. Bahkan boleh banget,” tegasnya.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menambahkan, kesempatan berkontribusi bagi pengurus maupun tokoh pendidikan di lingkungan PGRI juga terbuka melalui sejumlah posisi strategis, seperti Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

Pengangkatan pada posisi tersebut tetap harus memperhatikan kompetensi, rekam jejak, serta persyaratan administratif dan etik yang ditetapkan organisasi.

“Jadi sangat dimungkinkan, termasuk sebagai dewan pakar maupun dewan kehormatan guru, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi. Jika memenuhi persyaratan, why not?” ujar Unifah.

Meski memberikan keleluasaan bagi pengurus untuk berkiprah di pemerintahan, Unifah menegaskan AD/ART PGRI tetap mengatur batasan tegas untuk menjaga independensi dan tata kelola organisasi.

Salah satu larangan yang harus dipatuhi adalah rangkap jabatan struktural di partai politik. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip PGRI sebagai organisasi profesi yang bersifat unitaristik, independen, dan nonpartisan.

Dengan prinsip tersebut, PGRI diharapkan tetap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis dan menjalankan fungsi organisasi secara independen.

Selain itu, AD/ART PGRI juga melarang rangkap jabatan kepengurusan secara vertikal di internal organisasi. Artinya, pengurus pada satu tingkatan tidak diperbolehkan merangkap posisi kepengurusan pada tingkatan lainnya.

“Yang tidak boleh itu misalnya Ketua PGRI Provinsi merangkap di pengurus PGRI Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Unifah berharap seluruh jajaran pengurus PGRI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memahami ketentuan AD/ART secara menyeluruh. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batasan rangkap jabatan, sekaligus memberikan kepastian bagi pengurus dalam menjalankan tugas organisasi dan pengabdian di lingkungan pemerintahan. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *