TANGERANG | tangerangraya.co
Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kota Tangerang menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga mencatut dan menyalahgunakan nama serta identitas organisasi LAN untuk mengajukan permohonan bantuan dana kepada instansi pemerintah maupun pihak lainnya.
Persoalan ini mencuat setelah ditemukan adanya surat permohonan bantuan dana yang menggunakan nama dan logo LAN, tetapi diduga tidak memiliki kejelasan legitimasi maupun keterkaitan dengan kepengurusan LAN Kota Tangerang yang sah saat ini.
Informasi tersebut terungkap ketika salah seorang panitia Rapat Kerja (Raker) LAN Kota Tangerang hendak mengambil proposal yang sebelumnya diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, petugas keamanan mempertanyakan apakah LAN Kota Tangerang yang dimaksud merupakan organisasi yang sama dengan pihak lain yang juga mengajukan permohonan bantuan menggunakan identitas LAN.
Temuan tersebut memunculkan tanda tanya serius mengenai legalitas, kewenangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan identitas organisasi tersebut.
Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, surat permohonan bantuan dana itu menggunakan kop surat berlogo LAN dengan alamat Jalan Raya Serang Km 21, Telaga Bestari, Kabupaten Tangerang. Alamat tersebut diketahui merupakan alamat sekretariat kepemimpinan LAN periode sebelumnya yang dipimpin Amrul Sani, SP.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah substansi permohonan bantuan. Dalam surat tersebut tercantum tujuan penggunaan dana untuk membantu pelaksanaan tugas jurnalistik atau wartawan sekaligus kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November di Anyer.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa relevansi permohonan bantuan untuk kegiatan jurnalistik dengan identitas organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika?
Terlebih, LAN memiliki fungsi dan orientasi kelembagaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, edukasi, serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan nama organisasi semestinya memiliki dasar kewenangan, struktur kepengurusan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam dokumen tersebut juga ditemukan tanda tangan atas nama Amrul Sani, SP selaku ketua LAN Kota Tangerang periode sebelumnya, disertai sejumlah logo media, di antaranya Media Online Indonesia (MOI), Jurnal Media Indonesia, TerbitHarian.com, dan Mandala Nusantara.News.
Ketika dikonfirmasi, Amrul Sani, SP, menyatakan tidak pernah menerbitkan surat permohonan bantuan dana tersebut. Ia bahkan menegaskan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan kepengurusan lembaga yang dimaksud dan menyatakan keberatan atas penggunaan namanya.
“Saya sudah lama tidak ada kaitan dengan lembaga tersebut. Ini sudah menjelekkan nama saya dengan meminta sumbangan kepada Pemerintah Kota Tangerang,” tegas Amrul.
Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga menggunakan nama dan tanda tangannya tanpa kewenangan. Dan siap membantu LAN kota Tangerang mengusut tuntas kasus tersebut.
Sementara itu, Ketua LAN Kota Tangerang, Helmy Halim, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan identitas organisasi digunakan secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut administrasi surat-menyurat, melainkan menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap organisasi yang selama ini membawa misi sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Siapa pun oknum yang membawa nama LAN di Kota Tangerang, khususnya dengan cara mencatut atau menyalahgunakan identitas organisasi, akan kami usut sampai tuntas. Jangan sampai tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab merusak citra LAN di hadapan instansi pemerintah maupun swasta,” ujar Helmy.
Ia menegaskan, marwah dan martabat organisasi bukanlah atribut yang dapat dipergunakan sesuka hati, terlebih untuk kepentingan pengajuan bantuan dana tanpa kejelasan mandat dan pertanggungjawaban.
“LAN adalah lembaga yang memiliki marwah dan martabat yang harus dijaga. Jika ada pihak yang membawa, mencatut, atau menyalahgunakan nama LAN tanpa kewenangan, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tandasnya.
Helmy juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membuat laporan resmi kepada kepolisian guna meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri asal-usul surat, proses penerbitan, penggunaan identitas organisasi, serta tujuan pengajuan bantuan dana tersebut.
Selain proses hukum, Helmy menuntut pihak yang diduga bertanggung jawab menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi, instansi pemerintah, serta masyarakat.
Apabila dugaan pencatutan identitas, penggunaan tanda tangan tanpa izin, atau penyampaian keterangan yang tidak benar terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.
Ketentuan pidana terkait pemalsuan surat perlu ditelaah berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Apabila ditemukan dugaan penggunaan dokumen elektronik, ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah juga dapat ditelaah sesuai unsur perbuatannya.
Di sisi lain, instansi pemerintah sebagai penerima proposal juga patut memastikan keabsahan identitas pemohon, legalitas kepengurusan, dasar kewenangan penandatangan, serta kejelasan tujuan penggunaan dana sebelum mengambil keputusan terkait permohonan bantuan.
Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran maupun fasilitas publik harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
LAN Kota Tangerang menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum demi menjaga kehormatan organisasi sekaligus mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan identitas kelembagaan. (cng)