TANGERANG | tangerangraya.co
Komisi VIII DPR RI menilai kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menghadapi berbagai potensi bencana telah berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Markas Komando (Mako) BPBD Kota Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan dalam masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi, penanganan, serta respons terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kota Tangerang.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III, Wahidin Halim, mengapresiasi sistem penanganan bencana yang diterapkan Pemkot Tangerang. Menurutnya, BPBD Kota Tangerang telah memiliki sistem yang berjalan dan didukung dengan pendekatan penanganan yang semakin modern.
“Ini bagus, penanganannya sudah sistemis, sudah berjalan. Jauh lebih modern, jauh lebih baik,” ujar Wahidin.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga membahas potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di Kota Tangerang. Salah satu perhatian yang turut dibahas adalah kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi kekeringan.
Jajaran BPBD Kota Tangerang kemudian memaparkan berbagai langkah mitigasi dan prosedur penanganan bencana yang telah disiapkan. Koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam memastikan respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, mengatakan Pemkot Tangerang terus memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perumda Tirta Benteng, masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana, hingga pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam hal penanganan dan mitigasi bencana. Untuk respons time yang secara nasional ditentukan 15 menit, Kota Tangerang mampu berada di angka 10 menit,” kata Maryono.
Menurut Maryono, kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kondisi darurat. Karena itu, penguatan kapasitas personel, peralatan, komunikasi, serta koordinasi antarlembaga terus dilakukan agar penanganan dapat berjalan efektif.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada BPBD Kota Tangerang. Dukungan tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana.
“Dukungan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas penanganan bencana, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat ketika kondisi darurat terjadi,” tuturnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan dalam rangkaian kunjungan tersebut BNPB secara simbolis turut memberikan sejumlah perlengkapan untuk menunjang kebutuhan penanganan bencana di Kota Tangerang.
“Ke depan, BPBD Kota Tangerang akan mengusulkan kebutuhan peralatan tambahan yang diperlukan untuk memperkuat operasional, termasuk kendaraan logistik dan sarana komunikasi,” jelas Mahdiar.
Selain kesiapsiagaan menghadapi bencana secara umum, BPBD Kota Tangerang juga memberikan perhatian terhadap potensi kekeringan. Koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi tersebut terjadi.
Salah satu upaya yang tengah dikaji adalah penguatan ketersediaan sumber air melalui pembangunan atau pemanfaatan sumur dalam di sejumlah titik kelurahan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari mitigasi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.
Mahdiar berharap penguatan berbagai aspek kesiapsiagaan, mulai dari sistem respons, peralatan, komunikasi hingga ketersediaan sumber air, dapat meningkatkan ketahanan Kota Tangerang dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Dengan dukungan pemerintah pusat, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat, Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara cepat dan optimal.(Wil)
