TANGERANG | tangerangraya.co
Komisi II DPR RI mengapresiasi sejumlah praktik pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, mulai dari pengelolaan aparatur berbasis meritokrasi, pengembangan kompetensi ASN, hingga integrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pemkot Tangerang dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (13/11/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Evaluasi tersebut mencakup empat aspek utama, yakni standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Dalam kesempatan itu, Aria Bima menilai pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang layak menjadi contoh bagi daerah lain.
Menurutnya, pembenahan kualitas aparatur melalui sistem merit serta peningkatan kompetensi, baik soft skill maupun hard skill, menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.
Selain pengelolaan aparatur, Komisi II DPR RI juga menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai mampu menekan ego sektoral sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi turut mendapat perhatian. Begitu pula digitalisasi pengaduan masyarakat yang dinilai mampu mendukung respons pelayanan secara lebih cepat dan terintegrasi.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sachrudin menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya inovasi, melainkan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Ia berharap, kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan masukan, evaluasi, serta rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.(Wil)
