TANGERANG | tangerangraya.co
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Tim Posko Perjuangan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya terkait kepastian penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Syamsul Bahri di Kantor PT Media Gabungnya Wartawan Indonesia, Jalan Veteran No. D12, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (21/11/2026).
Dukungan itu menyusul langkah Tim Posko Perjuangan SK PB yang secara resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kepada Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat terhadap sejumlah WBP tanpa disertai penjelasan hukum yang jelas.
Syamsul Bahri menegaskan, perjuangan Tim Posko Perjuangan SK PB bukan semata-mata membela kepentingan satu atau dua orang, melainkan memperjuangkan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan puluhan keluarga WBP dari berbagai daerah di Indonesia.
“Tim Posko ini berjuang dengan cara yang benar. Mereka datang dengan data, surat kuasa, dokumen resmi, serta menempuh jalur hukum dan advokasi ke DPR. Inilah perjuangan yang harus didukung, bukan dicurigai,” tegas Syamsul Bahri.
Diketahui, Tim Posko Perjuangan SK PB telah menghimpun aspirasi dari lebih 50 keluarga WBP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pengaduannya kepada Komisi XIII DPR RI, tim tersebut turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya bukti penyampaian surat kepada Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, serta 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga WBP.
Berdasarkan keterangan Tim Posko, sejumlah WBP yang diperjuangkan disebut telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, memiliki kelengkapan berkas, serta telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun, hingga kini SK Pembebasan Bersyarat mereka belum juga diterbitkan.
Menanggapi kondisi tersebut, Syamsul Bahri menegaskan bahwa GWI sebagai organisasi profesi kewartawanan tidak boleh tinggal diam ketika terdapat warga negara yang memperjuangkan kepastian atas hak-haknya.
“Pers harus hadir untuk menyuarakan mereka yang tidak memiliki akses. Ketika WBP sudah memenuhi persyaratan, tetapi SK-nya belum diterbitkan tanpa penjelasan yang transparan, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah administrasi. Ini menyangkut keadilan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran GWI di berbagai daerah untuk turut mengawal perjuangan Tim Posko Perjuangan SK PB melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Syamsul meminta agar ruang publik tetap terbuka bagi keluarga WBP untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh perhatian dari pihak-pihak terkait.
“GWI mendukung penuh Tim Posko Perjuangan SK PB. Kami akan mengawal melalui pemberitaan agar negara hadir, Ditjenpas memberikan respons, dan DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan keluarga WBP terus menunggu dalam ketidakpastian,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Posko Perjuangan SK PB bersama LSM Geram Banten Indonesia juga telah meminta Komisi XIII DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Ditjenpas, Direktur Pembinaan Narapidana, serta Ombudsman RI.
RDP tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi dugaan maladministrasi, mengevaluasi proses penundaan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat, sekaligus mendorong adanya kepastian pelayanan dan perlindungan hak bagi WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tim Posko berharap DPR RI dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara serius agar persoalan penerbitan SK Pembebasan Bersyarat memperoleh kejelasan dan tidak terus menimbulkan ketidakpastian bagi WBP maupun keluarga mereka.(wil)