TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co
Fraksi Gabungan PAN, PPP, dan NasDem (PPN) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti penurunan angka kemiskinan.
Ketua Fraksi PPN DPRD Kota Tangsel, Yayang Bahtiar, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun banyaknya infrastruktur yang dibangun. Hal terpenting adalah sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, momentum peringatan hari jadi Kota Tangsel harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program pembangunan. Pemerintah perlu memastikan kemajuan kota benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah kemajuan yang telah dicapai benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka-angka pembangunan,” ujar Yayang, Selasa (3/11/2026).
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang positif harus berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebab, capaian ekonomi belum sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan apabila masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2026, pertumbuhan ekonomi Tangsel pada 2025 tercatat sebesar 5 persen. Namun, jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 43,33 ribu orang pada 2024 menjadi 44,61 ribu orang pada 2025.
Data tersebut, kata Yayang, harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja APBD 2027.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung bagi kehidupan warga. Kita tentu mengapresiasi capaian yang ada, tetapi peningkatan kemiskinan juga harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi PPN mendorong agar APBD 2027 memprioritaskan program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Yayang mengatakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi tetap penting untuk mendorong pertumbuhan daerah. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi program pemberdayaan ekonomi agar kelompok berpenghasilan rendah turut menikmati hasil pembangunan.
Selain persoalan ekonomi, Fraksi PPN menyoroti sejumlah masalah perkotaan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Persoalan tersebut meliputi banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, perbaikan drainase, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Yayang, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dikerjakan. Yang paling penting adalah apakah banjir berkurang, pelayanan semakin mudah, lingkungan lebih baik, dan masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Kebijakan anggaran harus menjangkau seluruh wilayah agar masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas umum dan pelayanan dasar.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya juga perlu memperoleh perhatian khusus.
Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan kelompok tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan publik (Hab)
