DPRD Minta Pemkot Tangerang Tambah SMP Negeri di Cipondoh

TANGERANG | tangerangraya.co

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Idup, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Cipondoh.

Menurut Idup, keterbatasan jumlah SMPN di wilayah tersebut setiap tahun menjadi persoalan saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kondisi itu terutama dirasakan para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.

Idup mengatakan, aspirasi mengenai penambahan SMPN di Cipondoh cukup sering disampaikan masyarakat ketika dirinya melakukan kunjungan ke berbagai wilayah.

“Setiap saya turun ke masyarakat, banyak di antara mereka yang meminta penambahan gedung SMPN. Itu terjadi karena di wilayah Cipondoh sekolah tersebut sangat minim,” kata Idup, Senin (18/8/2026).

Idup yang merupakan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai pemerintah daerah perlu merespons persoalan tersebut dengan perencanaan pembangunan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini, kata dia, jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP cukup banyak. Sementara itu, ketersediaan SMPN di Kecamatan Cipondoh belum sebanding dengan jumlah calon peserta didik.

Kondisi tersebut membuat persaingan untuk memperoleh kursi di sekolah negeri semakin ketat ketika SPMB berlangsung.

“Jumlah lulusan siswa SD yang ingin melanjutkan ke jenjang SMPN sangat banyak. Sementara jumlah SMPN yang ada di Cipondoh sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, Idup mendorong Pemkot Tangerang segera menyusun langkah konkret untuk menambah kapasitas pendidikan jenjang SMP di Cipondoh.

Menurutnya, penambahan sekolah maupun kapasitas penerimaan siswa perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat.

“Karena itu, kami meminta Pemkot Tangerang agar segera memenuhi aspirasi tersebut sehingga kuota siswa yang akan masuk SMPN bisa bertambah,” katanya.

Ia menilai pembangunan fasilitas pendidikan harus mengikuti perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai keterbatasan daya tampung sekolah negeri terus menjadi persoalan setiap tahun.

Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berdasarkan jumlah lulusan SD, persebaran calon peserta didik, serta ketersediaan sekolah di setiap wilayah.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan pendidikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun mendatang.  (Hab)