TANGERANG | tangerangraya.co
Pemerintah Kota Tangerang didorong mengevaluasi sistem drainase tertutup atau U-Ditch sebagai bagian dari upaya mengantisipasi genangan dan banjir saat musim penghujan.
Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan kajian terhadap penerapan sistem drainase tersebut. Pasalnya, saluran yang tertutup dinilai memiliki sejumlah kendala, terutama dalam proses pemeliharaan dan pembersihan sampah.
Menurut Tasril, bagian atas saluran drainase tertutup kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari tempat berjualan hingga lokasi pembuangan sampah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengawasan dan menyulitkan petugas ketika harus membersihkan saluran.
Selain itu, tutup drainase yang memiliki bobot cukup berat membuat proses pengangkatan sampah dan endapan lumpur di dalam saluran tidak mudah dilakukan.
“Perlu dikaji dan dianalisis kembali sistem drainase tertutup ini. Ketika saluran sudah tertutup, proses pengangkatan sampah yang masuk ke dalamnya menjadi sulit. Karena itu, saya berharap PUPR dapat mengevaluasi sistem tersebut, termasuk mempertimbangkan pembuatan bak kontrol pada jarak tertentu agar kondisi drainase lebih mudah dipantau dan dibersihkan,” ujar Tasril, Selasa (17/11/2026).
Selain mengevaluasi sistem drainase, Tasril mendorong Pemerintah Kota Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyisiran sungai secara berkala.
Menurutnya, peninjauan langsung oleh kepala daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diperlukan untuk mengetahui kondisi sungai sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Ia menilai normalisasi sungai melalui pengangkatan sedimentasi dan lumpur perlu dilakukan secara rutin. Langkah tersebut penting untuk menjaga kapasitas sungai agar mampu menampung dan mengalirkan debit air, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Tasril juga mengapresiasi langkah kepala daerah yang turun langsung meninjau kondisi sungai. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan di lapangan.
“Penyisiran sungai ini sangat efektif karena pemerintah bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Jika ditemukan pendangkalan, perlu dilakukan normalisasi atau pengangkatan lumpur. Ini penting agar aliran sungai tetap terjaga,” paparnya.
Selain normalisasi, Tasril menyoroti kondisi tanggul sungai yang mengalami kebocoran. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan perbaikan agar tanggul tetap berfungsi dengan baik ketika debit air meningkat.
Tasril menegaskan, upaya mengantisipasi banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi peraturan daerah mengenai larangan membuang sampah ke sungai.
Anggota DPRD di setiap daerah pemilihan (dapil), lurah, dan camat juga diharapkan turut mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta tidak menjadikan sungai dan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.
Menurut Tasril, pembenahan infrastruktur yang disertai peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan beriringan.
Dengan pengawasan drainase, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta partisipasi masyarakat, upaya mengurangi risiko genangan dan banjir di Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan lebih optimal. (Hab)