JAKARTA | tangerangraya.co
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, khususnya melalui mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan serta pengembalian kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban.
Seperti dilansir Antara, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Sejumlah poin krusial yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi:
- Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
- Jenis Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran
Pasal 4 mengatur bahwa perampasan aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya.
Di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Penjelasan pasal tersebut juga mencakup praktik judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
- Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Pasal 5 mengatur sejumlah jenis aset yang dapat dirampas negara, meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi.
Sementara itu, aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.
- Pengajuan Permohonan Perampasan Aset
Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan.
Untuk pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Dalam proses persidangan, JPN wajib membuktikan keterkaitan aset yang dimohonkan untuk dirampas dengan tindak pidana.
- Penghentian Transaksi, Pemblokiran, dan Penyitaan
Undang-undang ini juga mengatur batas waktu penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset.
Berdasarkan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21, penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari.
Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.
Sementara itu, penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
- Perampasan Aset di Luar Negeri
Pasal 22 memberikan kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
- Perlindungan Hak Pihak Ketiga
Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37 mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
- Proses Pemeriksaan dan Upaya Hukum
Berdasarkan Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50, pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari.
Upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan batas waktu pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
- Pengawasan dan Pengelolaan Aset
Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 65 mengatur pengawasan serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Penyidik dan JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, maupun pidana.
Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.
Selain itu, pengawasan dilakukan oleh badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
- Ketentuan Pemberlakuan Undang-Undang
Pasal 72 dan Pasal 74 mengatur bahwa mekanisme perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU tersebut.
Pembahasan juga melibatkan partisipasi publik melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta pelibatan 46 anggota Komisi III dalam kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.
Proses pembahasan dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Masyarakat dan media dapat mengikuti proses tersebut melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR.
Pembahasan RUU dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025. Selanjutnya, RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan dibahas melalui panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset. (wil/ant/dam)