SERANG | tangerangraya.co
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) Perseroda, badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Banten, periode 2020–2024. Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp6,82 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial TB.M, A.S alias Dre, dan A.N. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan kerja sama perdagangan kebutuhan pokok atau sembako antara PT ABM dan sejumlah mitra usaha swasta.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Banten, Devitra Romiza, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
“Kami Kejaksaan Tinggi Banten, bidang tindak pidana khusus, telah menetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan. Para tersangka yang kami tetapkan yaitu TB.M selaku mantan pejabat PT ABM (Perseroda), A.S alias Dre (mitra usaha), dan A.N (mitra usaha) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri atau PT ABM kurun waktu 2020–2024, dengan nilai kerugian negara Rp6.821.111.500,” kata Devitra kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).
Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan para tersangka dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait pemeriksaan, Devitra menjelaskan bahwa dua tersangka dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada Kamis. Namun, hanya satu orang yang hadir, sementara satu tersangka lainnya tidak memenuhi panggilan.
“Kami akan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Senin pekan depan,” ujarnya.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berdomisili di luar Provinsi Banten sehingga penyidik perlu menyesuaikan jadwal pemanggilan.
Diduga Gunakan Nama Pribadi dan Perusahaan Lain
Devitra menerangkan, perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama perdagangan antara PT ABM dan sejumlah mitra swasta. Kegiatan perdagangan itu berada di bawah Divisi Sales and Marketing PT ABM, dengan komoditas berupa kebutuhan pokok, antara lain minyak goreng, gula, dan tepung.
Dari tiga tersangka, satu orang disebut berasal dari lingkungan internal perusahaan dan pernah menjabat sebagai kepala Divisi Sales and Marketing, sedangkan dua lainnya merupakan mitra usaha PT ABM.
Penyidik menduga kerja sama perdagangan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan proses bisnis yang semestinya. Salah satu indikasi yang ditemukan adalah penggunaan nama pribadi dan sejumlah perusahaan dalam transaksi.
“Modusnya mungkin nanti disampaikan secara lengkap ya, karena memang modusnya itu bertransaksi atau kerja samanya itu dia menggunakan nama pribadi dan ada juga menggunakan beberapa nama perusahaan yang terindikasi atau dalam fakta kami temukan,” ungkap Devitra.
Penyidik juga menemukan indikasi bahwa sejumlah perusahaan yang digunakan dalam transaksi tersebut bukan milik pihak yang bersangkutan.
“Jadi perusahaan-perusahaan yang dipakai itu kami temukan fakta bukan merupakan milik yang bersangkutan,” katanya.
Menurut Devitra, persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan yang diduga tidak menghasilkan pengembalian pembayaran atau hasil usaha sebagaimana mestinya bagi perusahaan daerah.
Dalam mekanisme bisnis yang semestinya, distribusi barang harus diikuti dengan penyelesaian kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Namun, penyidik menduga terdapat tahapan dalam proses bisnis yang tidak dijalankan sebagaimana seharusnya.
“Sebenarnya dalam konsep badan usaha itu kegiatannya itu kan mendistribusikan barang. Nah, dalam pendistribusian barang itu, penyelidik ada melihat proses bisnis yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan,” tegasnya.
Devitra menambahkan, kerja sama tersebut diduga tidak memberikan hasil yang menguntungkan bagi PT ABM. Sebaliknya, perusahaan daerah itu justru mengalami kerugian akibat kewajiban pembayaran yang disebut tidak diselesaikan.
“Harusnya kan ketika barangnya sudah diberikan, output-nya setelah itu kan kerja sama harus ada hasil dong atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah ini. Tapi realisasinya malah tambah rugi, malah nggak dibayar, akhirnya menyebabkan badan usaha milik daerah ini menjadi rugi,” tuturnya.
Penyidikan perkara tersebut masih menjadi ranah aparat penegak hukum untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta memastikan rangkaian transaksi yang diduga menimbulkan kerugian negara. (dit/dam)
