Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Banten Siaga Cegah Korupsi Pengadaan

Bagikan: Facebook X WhatsApp

SERANG | tangerangraya.co

Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong percepatan penanganan aduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa (barjas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Menurutnya, pengadaan barjas bukan sekadar urusan administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan uang rakyat memberikan manfaat nyata.

“Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Andra Soni saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Pengadaan Barjas Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).

Andra Soni mengingatkan jajarannya agar tidak menunggu persoalan membesar hingga menjadi temuan pemeriksaan, menimbulkan kerugian keuangan daerah, atau berujung pada persoalan hukum.

Ia menegaskan, penanganan aduan harus dilakukan secara objektif berdasarkan informasi dan bukti, bukan asumsi, tekanan, ataupun opini publik. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, aparatur pemerintah, maupun pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Banten, yakni “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Andra menekankan, visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Salah satu wujudnya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan, transparan, bersaing secara sehat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andra menyampaikan lima arahan strategis kepada jajaran Inspektorat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memperkuat penanganan aduan pengadaan barang dan jasa.

Kelima arahan tersebut meliputi penguatan mekanisme penanganan aduan secara cepat dan tepat, menjadikan Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan preventif, membangun sistem pengaduan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kompetensi serta integritas aparat pengawasan, hingga memberikan perlindungan kepada pelapor melalui penjagaan kerahasiaan identitas dan penguatan kolaborasi lintas lembaga.

Andra juga mengapresiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Provinsi Banten dalam memperkuat sistem pengaduan tersebut.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Forum Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada 14 Oktober 2026.

Menurut Andra, pengalaman ICW dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik dapat melengkapi fungsi pengawasan internal yang dijalankan Inspektorat.

Ia juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten agar aktif membina Inspektorat kabupaten dan kota sehingga kualitas penanganan aduan dapat meningkat dan diterapkan secara merata.

Sementara itu, Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi penyusunan SOP penanganan pengaduan publik yang telah diterapkan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.

“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” tutur Almas.

Ia menambahkan, ICW telah memfokuskan pengawasan pada sektor pengadaan barang dan jasa selama 15 tahun terakhir melalui berbagai kajian. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan sektor strategis pemerintahan ini berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Kepala Biro Pengadaan Barjas dan LPSE Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono.

Diskusi tersebut juga diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. (dam/hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *