MOSKOW | tangerangraya.co
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mendorong agar ketahanan nasional menjadi prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak lagi didominasi satu kekuatan dunia.
Gagasan tersebut disampaikan Ace saat berpidato dalam International Collective Security Forum yang berlangsung di Moskow, Rusia, pada 10–11 November 2026. Forum internasional tersebut dihadiri delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional.
Dalam pidatonya bertema Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security, Ace menegaskan bahwa ketahanan nasional harus menjadi bagian utama dalam perencanaan strategis setiap negara.
Menurutnya, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup diplomasi, kekuatan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis.
” Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” ujar Ace di hadapan para delegasi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga prioritas strategis yang perlu diperhatikan dalam membangun tatanan dunia ke depan. Pertama, menggeser persaingan memperebutkan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab. Kedua, memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif. Ketiga, menempatkan ketahanan nasional sebagai fondasi menghadapi berbagai risiko global.
Ace menilai, ketahanan suatu bangsa memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia. Bangsa yang kuat akan membantu membangun kawasan yang kuat, sehingga turut menciptakan stabilitas global.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ace juga mengingatkan agar pangan tidak dijadikan instrumen tekanan dalam hubungan antarnegara. Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog, deeskalasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 serta prinsip kebebasan navigasi.
Terkait ketahanan energi, Ace menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong kemandirian strategis melalui pengembangan program biodiesel B50 dan inisiatif tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Langkah tersebut dilakukan seiring upaya mendorong transisi energi yang berkeadilan dan membangun rantai pasok yang tangguh.
Ia juga menekankan pentingnya negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas industri dan teknologi agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu bertransformasi menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.
Lebih jauh, Ace menguraikan tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Pertama, kekuatan dunia semakin tersebar sehingga negara-negara berkekuatan menengah memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi dinamika internasional melalui kemitraan strategis.
Kedua, ketergantungan antarnegara tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga kerentanan. Gangguan terhadap pasokan energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan keamanan.
Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, hingga gangguan infrastruktur kritis kini menjadi tantangan yang tidak cukup dihadapi melalui pendekatan militer konvensional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ace menawarkan tiga prinsip keamanan kolektif, yakni penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional, penangkalan yang berjalan beriringan dengan diplomasi, serta penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman nontradisional.
Menurutnya, keberhasilan keamanan kolektif tidak semata-mata diukur dari kemampuan negara merespons ancaman, tetapi juga dari kemampuannya mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kemakmuran bersama.
Ace turut menegaskan bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu serta membangun hubungan konstruktif dengan seluruh negara.
Melalui sentralitas ASEAN dan perluasan kemitraan internasional, Indonesia mendorong terbentuknya arsitektur keamanan global yang inklusif dan mengedepankan kerja sama.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” ungkapnya.
Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan suatu negara tidak semestinya hanya diukur dari dominasi geopolitik, melainkan dari kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera.
“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.(hmi)
