Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Kota Tangerang Bahas Kenaikan TPP PPPK

Bagikan: Facebook X WhatsApp

TANGERANG | tangerangraya.co

Persoalan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis penuh waktu di Kota Tangerang kembali menjadi perhatian DPRD. Selain memperjuangkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), para pegawai juga meminta pengakuan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki.

Aspirasi tersebut disampaikan Forum PPPK Teknis Penuh Waktu dalam audiensi dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, forum menyampaikan empat tuntutan utama. Yakni, penyetaraan TPP PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), moratorium seleksi CPNS di Kota Tangerang, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan untuk memastikan tindak lanjut kesepakatan sebelumnya.

Ketua Forum PPPK Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya meminta kepastian atas sejumlah aspirasi yang telah disampaikan dalam RDP pada 7 Agustus 2026.

Menurutnya, masih terdapat beberapa persoalan yang belum memperoleh jawaban konkret dari pemerintah daerah. Karena itu, forum meminta DPRD kembali memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan jajaran eksekutif terkait.

“Kita ingin kepada dewan agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan,” ujarnya.

Jamiludin berharap pertemuan berikutnya melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Salah satu persoalan yang paling disoroti forum adalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan ijazah yang dimiliki sejumlah PPPK teknis.

Jamiludin mencontohkan, terdapat pegawai yang memiliki ijazah sarjana (S1), tetapi kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam pengangkatannya justru SMA.

“Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1,” tegasnya.

Ia menyebut persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK teknis yang diangkat pada 2024. Menurutnya, kondisi serupa tidak dialami PPPK dari kalangan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.

Forum berharap pemerintah dapat menerapkan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah dan data kepegawaian yang tercatat di BKN.

Selain pengakuan ijazah, forum juga memperjuangkan penyetaraan TPP PPPK dengan PNS. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jamiludin mengatakan forum masih mengedepankan komunikasi dan audiensi untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Namun, apabila tidak ada perkembangan hingga 2027, pihaknya akan membahas langkah lanjutan bersama anggota forum.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan pihaknya telah menerima dan menampung seluruh tuntutan Forum PPPK Teknis.

Menurut Pandu, sebagian aspirasi telah diakomodasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah. Namun, persoalan pengakuan ijazah masih menghadapi kendala karena berkaitan dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat.

“Ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan karena kita terbentur regulasi. Itu bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat, di KemenPAN-RB dan juga BKN,” jelasnya.

Terkait pengakuan kualifikasi pendidikan, Pandu menyebut BKPSDM Kota Tangerang telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Sementara itu, mengenai tuntutan kenaikan TPP, DPRD akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim keuangan daerah guna membahas kemungkinan penyesuaian kebijakan.

Pembahasan tersebut akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mengingat APBD Kota Tangerang saat ini menghadapi tekanan fiskal.

“Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan TAPD dan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk merumuskan kebijakan ini. Kita lihat dulu kondisi keuangan. Kalau memang ada waktu yang tepat dan keuangan memungkinkan, insyaallah akan kita naikkan lagi,” kata Pandu. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *