Forum RT/RW Panunggangan Barat Audiensi ke DPRD Kota Tangerang, Perjuangkan Ketersediaan Puskesmas

TANGERANG | tangerangraya.co

Ketiadaan fasilitas Puskesmas di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, kembali menjadi sorotan. Forum RW Panunggangan Barat mendatangi DPRD Kota Tangerang untuk memperjuangkan kembalinya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, didampingi Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Mustofa Kamaludin, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang, Selasa (11/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Forum RW meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai keberadaan Puskesmas Panunggangan Barat. Pasalnya, ketiadaan fasilitas tersebut dinilai tidak hanya menyulitkan warga mengakses pelayanan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan pembinaan kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, menegaskan persoalan tersebut menyangkut hak dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan.

Menurutnya, kondisi pelayanan kesehatan yang harus menanggung beban masyarakat dari beberapa wilayah sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak diimbangi dengan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai.

“Ini persoalan pelayanan dasar kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru kesulitan mendapatkan akses. Apalagi, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Satu Puskesmas harus melayani tiga kelurahan, tentu bebannya sangat luar biasa dan sudah overload,” ujar Saiful.

Ia menilai, keberadaan rumah sakit tidak serta-merta dapat menggantikan fungsi Puskesmas. Sebab, pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam pemeriksaan awal, penanganan dasar, pencegahan penyakit, hingga proses rujukan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan.

Karena itu, DPRD Kota Tangerang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Saiful menyatakan persoalan itu akan didisposisikan kepada Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait.

“Ini akan kami disposisikan ke Komisi II yang membidangi. Nantinya, komisi terkait yang akan mengawal keluhan masyarakat ini agar bisa mendapatkan tindak lanjut dan solusi,” tambahnya.

DPRD Siapkan RDP dengan Dinas Kesehatan

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Mustofa Kamaludin, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pembahasan lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait.

Ia menyebut, langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada audiensi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan konkret mengenai kebutuhan, kondisi, dan kemungkinan penyediaan kembali fasilitas pelayanan kesehatan di Panunggangan Barat.

“Kami tinggal menunggu surat resmi dari masyarakat Forum RW Panunggangan Barat. Setelah itu, kami siap mengadakan RDP dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait. Menurut saya, masyarakat di sana sudah terampas hak kesehatannya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Mustofa.

Mustofa juga mengingatkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pengobatan ketika membutuhkan penanganan medis.

“Program Pak Wali Kota itu tidak boleh ada lagi masyarakat Kota Tangerang yang sakit, susah berobat lalu meninggal. Itu tidak boleh lagi. Jadi, kita harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan seperti ini,” ungkapnya.

Warga Minta Puskesmas Panunggangan Barat Kembali Hadir

Di sisi masyarakat, Penasehat Forum RW Panunggangan Barat, Margono, mengapresiasi respons Ketua DPRD Kota Tangerang yang bersedia menerima dan mendengarkan aspirasi warga, meskipun audiensi tersebut belum didahului penyampaian surat resmi.

Margono mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan keluhan mengenai keberadaan Puskesmas Panunggangan Barat kepada Dinas Kesehatan sejak sekitar 2024. Namun, hingga kini masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

“ Kami berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Tangerang yang sudah merespons dan menerima keluhan kami dengan baik. Harapan kami sederhana, Puskesmas Panunggangan Barat bisa diadakan kembali seperti semula. Jangan sampai masyarakat terus digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari,” tutur Margono.

Ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Forum RW hanya berharap pemerintah daerah dapat kembali menyediakan fasilitas Puskesmas di wilayah Panunggangan Barat sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau warga.

Bagi masyarakat, keberadaan Puskesmas bukan sekadar bangunan atau tempat berobat. Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.

Pembinaan Kesehatan Masyarakat Ikut Terdampak

Sementara itu, Ketua Forum RW Panunggangan Barat, Suryadi, menyoroti dampak lain dari tidak beroperasinya Puskesmas di wilayah tersebut, yakni berkurangnya pembinaan dan pendampingan kesehatan masyarakat yang sebelumnya berjalan melalui kerja sama dengan Forum RW.

Menurutnya, hubungan antara masyarakat dan tenaga kesehatan selama ini terjalin cukup erat. Pembinaan tidak hanya menyentuh pelayanan pengobatan, tetapi juga pendampingan kelompok lansia, balita, remaja, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Suryadi juga menilai keberhasilan Posyandu Mina yang meraih peringkat pertama tingkat nasional menjadi salah satu bukti bahwa pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di Panunggangan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

“Selama ini, kerja sama Forum RW dengan pihak kesehatan sangat dekat. Pembinaan mereka langsung dirasakan masyarakat, baik untuk pelayanan lansia, balita, remaja, bahkan ODGJ. Setelah Puskesmas tidak ada, pelayanan dan pembinaan seperti itu juga ikut hilang. Ini yang tidak kami inginkan,” jelas Suryadi.

Aspirasi yang disampaikan Forum RW Panunggangan Barat tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Warga berharap, rencana tindak lanjut DPRD melalui Komisi II dan RDP bersama Dinas Kesehatan dapat menghasilkan kejelasan, sekaligus membuka jalan bagi hadirnya kembali fasilitas Puskesmas di Panunggangan Barat.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar tentang keberadaan sebuah fasilitas kesehatan, melainkan tentang kemudahan memperoleh pelayanan dasar yang layak, dekat, dan berkesinambungan.(zma)