Tasril Jamal Soroti Serapan Anggaran OPD Pemkot Tangerang

TANGERANG | tangerangraya.co

 Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tasril Jamal, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan responsivitas dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Permintaan tersebut disampaikan Tasril melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (4/11/2026). Ia menilai, kesigapan perangkat daerah dalam merespons persoalan masyarakat perlu ditingkatkan agar berbagai program pemerintah berjalan efektif.

Tasril mengatakan, langkah Wali Kota Tangerang Sachrudin yang kerap turun langsung memantau kondisi wilayah harus diikuti dengan kinerja OPD yang cepat dalam menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan.

Ia mencontohkan kebiasaan wali kota meninjau sejumlah lokasi pada pagi hari, termasuk menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor. Menurutnya, kebiasaan tersebut menunjukkan perhatian kepala daerah terhadap kondisi masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh jajaran perangkat daerah.

“Jangan sampai kepala daerah sudah bergerak cepat melihat persoalan masyarakat, tetapi OPD yang bertugas menindaklanjuti justru lambat. Arahan dan perhatian wali kota harus bisa diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata,” kata pria yang akrab disapa Dewan TJ tersebut.

Selain persoalan pelayanan publik, Tasril juga menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pada sejumlah OPD yang disebut masih berkisar 35 hingga 56 persen. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena tahun anggaran 2026 segera berakhir.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara jelas berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan maksimal. Evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi kegiatan juga diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tasril pun meminta Wali Kota Tangerang mengevaluasi OPD yang realisasi anggarannya masih rendah sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program yang masih memungkinkan diselesaikan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, keberhasilan kinerja perangkat daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, capaian pembangunan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.

“Yang kita harapkan, seluruh OPD bisa bekerja lebih responsif, menyelesaikan program sesuai target, dan memastikan anggaran yang sudah disiapkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya. (Hab)