TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang tidak semata mengandalkan bantuan sosial. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi warga.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, hingga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan serta potensi ekonomi.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan, namun perlu disertai program yang mampu meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan penghasilan masyarakat.
“Selain bantuan sosial kita juga akan tingkatkan melalui pelatihan kerja, bukan hanya modal tapi bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, supaya mereka bekerja di ekonomi kreatif,” ujar Benyamin, Selasa (29/9/2026).
Pemberdayaan ekonomi juga diarahkan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkot Tangsel memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital.
Pelatihan UMKM menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan menjadi aktivitas ekonomi produktif. Materi pelatihan dapat meliputi pengembangan produk, pengemasan, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.
Selain sektor UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat juga terus didorong. Salah satunya melalui pelatihan produksi konten digital bagi pemuda di tingkat kelurahan. Keterampilan tersebut diarahkan agar dapat dikembangkan menjadi peluang usaha maupun sumber penghasilan.
Di sisi lain, Pemkot Tangsel memperkuat intervensi berbasis data agar program yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui Datara (Data Rakyat Tangerang Selatan), data sosial ekonomi terintegrasi dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan.
Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program bedah Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH), yang memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan berdasarkan pengajuan, skala prioritas, serta kelayakan kondisi rumah penerima manfaat.
Penataan lingkungan permukiman juga menjadi perhatian. Pemkot Tangsel terus melakukan penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, antara lain jalan, saluran air, sanitasi, penerangan, serta fasilitas lingkungan lainnya.
Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, penguatan Pos Gizi menyasar kelompok yang membutuhkan perhatian, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Intervensi yang diberikan tidak hanya berupa makanan bergizi, tetapi juga edukasi dan pendampingan.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, pendampingan diperlukan agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.
“Yang penting nanti dari penilaian kader kesehatan bersama dengan nutrisionis. Nanti menentukan anak-anak mana saja yang kurang berat badannya, ibu hamil yang memang secara kemampuan finansial memiliki keterbatasan dalam memberikan makanan untuk dirinya sendiri,” jelas Pilar.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Bantuan tetap menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, akses layanan dasar, serta peluang ekonomi warga.
Dengan pendekatan berbasis data dan pemberdayaan, Pemkot Tangsel mendorong agar intervensi kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian secara berkelanjutan. (dam/hmi)
