TANGERANG SELATAN | tangerangraya.co
Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna.
Catatan tersebut mencakup perubahan struktur belanja daerah, target pendapatan, skema pembiayaan, hingga keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PKB menyoroti perubahan struktur belanja daerah, sedangkan Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap target pendapatan, pembiayaan, dan dampak kebijakan pajak. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya transparansi dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Sudiar, membandingkan postur belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 dengan RAPBD 2027.
Ia menyebut total belanja daerah pada APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp5,247 triliun. Sementara dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,960 triliun.
Dengan demikian, terdapat penurunan belanja sekitar Rp286,8 miliar atau 5,47 persen.
Di tengah penurunan tersebut, Fraksi PKB mencermati kenaikan pada pos belanja operasi. Berdasarkan angka yang disampaikan Sudiar, belanja operasi dalam APBD Perubahan 2026 sekitar Rp3,690 triliun, sedangkan dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp3,747 triliun.
Artinya, belanja operasi meningkat sekitar Rp56,6 miliar.
“Belanja operasi APBD-P 2026 sebesar sekitar Rp3,690 triliun, sementara RAPBD 2027 menjadi Rp3,747 triliun, atau meningkat sekitar Rp56,6 miliar,” ujar Sudiar dalam pandangan umum Fraksi PKB, dikutip Wartawan, Kamis (24/9/2026)
Menurutnya, kenaikan belanja operasi perlu dijelaskan secara terperinci agar dapat diketahui kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKB, kata Sudiar, tidak mempersoalkan peningkatan belanja selama didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja operasi mempunyai hubungan yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, menyoroti target pendapatan dan kebutuhan pembiayaan dalam RAPBD 2027.
Ia menyebut pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,576 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,960 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp383,263 miliar yang perlu ditutup melalui pembiayaan daerah.
Fraksi Demokrat meminta skema pembiayaan tersebut dijelaskan secara transparan dalam proses pembahasan RAPBD.
Rizki mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 ditargetkan mencapai Rp3,264 triliun. Pajak daerah menjadi komponen terbesar dengan target sekitar Rp2,964 triliun.
“Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp3,264 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp2,964 triliun,” kata Rizki.
Selain pajak daerah, retribusi daerah ditargetkan sekitar Rp167,395 miliar.
Fraksi Demokrat mengingatkan agar peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizki, kebijakan penerimaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia usaha dan masyarakat.
“PAD yang tinggi harus dibangun dari ekonomi daerah yang sehat, bukan sekadar dari meningkatnya beban masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai pertumbuhan PAD idealnya ditopang oleh perkembangan aktivitas ekonomi, bukan semata-mata peningkatan target pajak.
“Kita membutuhkan PAD yang tumbuh karena ekonomi tumbuh. Bukan ekonomi yang dipaksa tumbuh karena target pajak dinaikkan,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga mencermati rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp383,263 miliar yang terutama diarahkan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit belanja daerah.
Fraksi tersebut meminta penggunaan sumber pembiayaan itu dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami dalam pembahasan RAPBD 2027.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBD harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Setiap kebijakan dan rencana dalam APBD harus secara tegas mencerminkan tanggung jawab pemerintah kota dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Adi.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar APBD tidak hanya menjadi dokumen formal perencanaan anggaran.
“Harapan kami, Rancangan APBD ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi refleksi atas efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Adi menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses pembahasan agar pengelolaan APBD Tangsel dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan sosial.
“APBD harus berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut menjadi masukan dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama terkait efektivitas belanja, keberlanjutan pendapatan daerah, transparansi pembiayaan, serta manfaat anggaran bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. (hab/dam/hmi)
