Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Tangerang Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Pemprov Banten Jemput Bola Warga Pandeglang Tak Perlu Pergi Jauh!

Bagikan: Facebook X WhatsApp

PANDELANG | tangerangraya.co

Warga Pandeglang kini dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, pengurusan legalitas usaha, hingga bantuan pendidikan dan sosial.

Pelayanan publik tersebut dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, BUMD, dan berbagai perangkat daerah di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026).

Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah turut meninjau sejumlah stan pelayanan. Keduanya melihat langsung proses pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima manfaat.

Layanan yang dihadirkan meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan UMKM, serta penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat di sejumlah titik pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, hingga pengurusan legalitas bagi pelaku usaha.

Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Semua ada interdependensinya (hubungan timbal balik, red). Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk berkembang.

“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.

Dimyati juga mendorong tumbuhnya usaha berbasis rumah tangga (home industry). Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.

Capaian CKG Lewati 50 Persen

Salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah CKG. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, program tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar angka capaian, tetapi memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan.

Tahun ini, target CKG yang diamanatkan pemerintah pusat sebesar 46 persen. Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta penduduk telah mendapatkan layanan CKG atau mencapai 50,24 persen.

“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.

Ia menjelaskan, pemeriksaan sejak dini memungkinkan penyakit ditemukan dan ditangani lebih cepat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Hasil pemeriksaan CKG di Banten, kata dia, banyak menemukan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes.

Apabila tidak terkendali, kedua penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk penyakit jantung hingga gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah.

Selain itu, pemerintah juga melakukan deteksi penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC). Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC pada tahun ini. Hingga September, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen.

“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.

Warga yang dinyatakan sehat akan diberikan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sementara warga yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat memperoleh penanganan dan obat, serta diarahkan untuk melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.

Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemprov Banten juga menyalurkan berbagai bantuan. Bantuan tersebut meliputi 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Bagi Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang, kehadiran pelayanan tersebut memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu sebelumnya berencana langsung bekerja karena keluarganya belum mampu membiayai kuliah. Namun, kesempatan mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa mengubah rencana tersebut.

Anak dari seorang pekerja harian itu lolos seleksi dan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.

“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.

Manfaat pelayanan sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah anak.

Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Sofariah menjadi buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan Rp10 ribu per kilogram, atau sekitar Rp30 ribu sehari saat musim melinjo.

“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan turut dimanfaatkan warga.

Sementara itu, pelayanan NIB gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas usaha.

Bagi Wagub Dimyati, seluruh rangkaian pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.

“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *