34 Titik di Kota Tangerang Dapat Intervensi Program PSU Pemprov Banten

KOTA TANGERANG | tangerangraya.co

Sebanyak 34 titik di Kota Tangerang mendapat intervensi pembangunan melalui Program Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari sinergi pembangunan antara Pemprov Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di kawasan permukiman.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono mengatakan, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi langkah penting dalam memperkuat pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Sinergi antara Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten telah berjalan dalam beberapa tahun dan akan terus dikembangkan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di masyarakat di setiap wilayahnya,” ungkap Maryono, Rabu (23/9/2026).

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menjelaskan, Program PSU merupakan program Pemprov Banten yang dilaksanakan melalui perangkat daerah yang menangani bidang perumahan dan permukiman.

Program tersebut mencakup pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas di wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.

“Programnya dari Pemerintah Provinsi Banten yang diturunkan melalui Dinas Perkimtan. Mereka mempunyai program pembangunan PSU, prasarana, sarana dan utilitas, yang tersebar di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” ujar Decky.

Jalan dan Drainase Jadi Sasaran

Decky menyebutkan, dari 34 lokasi yang mendapat intervensi pada 2026, pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi sasaran antara lain sistem jaringan jalan di kawasan permukiman, sistem drainase, dan balai warga.

“Yang biasanya ditangani adalah sistem jaringan jalan di wilayah permukiman. Yang kedua, sistem drainasenya, dan yang ketiga juga balai warga,” katanya.

Menurut Decky, penentuan lokasi dilakukan melalui proses sinkronisasi antara program Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. Usulan pembangunan kemudian dicocokkan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dengan rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah kota.

Kebutuhan pembangunan juga disesuaikan dengan karakteristik serta prioritas masing-masing wilayah.

Pemkot Tangerang memiliki pendekatan prioritas dengan mempertimbangkan program yang dinilai memberikan dampak bagi masyarakat. Sementara itu, Pemprov Banten juga membawa usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat melalui proses reses.

Perkuat Infrastruktur Permukiman

Decky mengatakan kolaborasi pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.

Intervensi dapat mencakup pembangunan atau peningkatan jalan, drainase, sanitasi, persampahan, penyediaan air, hingga aspek rumah layak huni sesuai kebutuhan kawasan.

Kolaborasi antara Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten diharapkan dapat memperluas cakupan pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah.(wil)