TANGERANG | tangerangraya.co
Warga Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengaktifkan kembali Puskesmas Panunggangan Barat. Permintaan tersebut disampaikan karena warga mengeluhkan antrean panjang dan semakin sulitnya mengakses pelayanan kesehatan dasar setelah layanan puskesmas di wilayah mereka digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.
Aspirasi itu disampaikan Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga berharap pemerintah daerah kembali menyediakan fasilitas puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih dekat dan mudah dijangkau.
Warga menilai penggabungan layanan membuat beban Puskesmas Cibodasari semakin berat. Sebab, puskesmas tersebut harus melayani masyarakat dari tiga kelurahan sekaligus, yakni Cibodasari, Cibodas, dan Panunggangan Barat. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap waktu tunggu dan kenyamanan masyarakat saat membutuhkan pelayanan medis.
Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika Puskesmas Panunggangan Barat dialihkan menjadi rumah sakit. Selama proses pembangunan, pelayanan puskesmas sempat dipindahkan ke tempat kontrakan di kawasan Jalan Perkebunan Raya selama kurang lebih tiga tahun.
Namun, setelah masa kontrak berakhir, pelayanan kesehatan di lokasi sementara tidak dilanjutkan. Pelayanan bagi warga Panunggangan Barat kemudian digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.
“Awalnya masyarakat berharap dengan adanya rumah sakit, pelayanan kesehatan semakin baik. Tetapi ternyata prosedurnya berbeda. Masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit tidak bisa langsung datang, melainkan harus melalui puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Sementara puskesmas di Panunggangan Barat sudah tidak ada,” ujar Saiful.
Menurut Saiful, penggabungan tersebut menimbulkan persoalan karena kapasitas pelayanan Puskesmas Cibodasari harus menampung kebutuhan masyarakat dari tiga kelurahan. DPRD juga menerima keluhan warga mengenai antrean yang bisa berlangsung hingga berjam-jam.
Bahkan, Saiful mengaku menerima laporan adanya warga yang meninggal dunia ketika sedang mengantre. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar tidak terabaikan.
“Ini pelayanan dasar kesehatan, jangan sampai diabaikan. Keluhannya sudah bertahun-tahun. Bayangkan, satu puskesmas harus melayani tiga kelurahan. Tentu bebannya sangat besar dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya,” tegasnya.
Saiful mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui mekanisme kelembagaan. Ia meminta Forum RW Panunggangan Barat segera mengirimkan surat resmi agar dapat diteruskan kepada komisi yang membidangi persoalan kesehatan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin menyatakan siap mengawal permintaan warga tersebut. Setelah menerima surat resmi dari Forum RW, pihaknya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan instansi terkait untuk membahas persoalan sekaligus mencari solusi.
“Kami tinggal menunggu surat resmi dari masyarakat Forum RW Panunggangan Barat. Kami siap mengadakan RDP dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait,” katanya.
Mustofa menegaskan, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, persoalan yang dikeluhkan warga Panunggangan Barat perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus berlarut-larut.
“Kami sangat respons terhadap persoalan ini. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jangan sampai terabaikan. Program Pak Wali Kota juga jelas, jangan sampai ada lagi masyarakat yang sakit, kesulitan berobat, lalu meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secepat mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat Suryadi mengungkapkan, warga telah menyampaikan surat kepada Dinas Kesehatan sekitar dua tahun lalu. Saat itu, mereka meminta agar keberadaan Puskesmas Panunggangan Barat tetap dipertahankan meskipun pembangunan rumah sakit sedang berlangsung.
Namun, hingga tempat pelayanan sementara berakhir masa kontraknya, warga mengaku belum memperoleh tindak lanjut sesuai harapan. Pelayanan kesehatan akhirnya digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.
“Kami sudah bersurat ke Dinas Kesehatan sekitar dua tahun lebih lalu. Harapan kami sederhana, puskesmas tetap ada dan jangan sampai pelayanan masyarakat digabungkan ke Puskesmas Cibodasari. Tetapi sampai kontrakan habis, pelayanan akhirnya dipindahkan dan digabung,” ungkap Suryadi.
Menurut Suryadi, warga juga telah berupaya membantu mencarikan lahan untuk pembangunan kembali puskesmas. Salah satu lokasi yang ditemukan berada di sekitar kantor kelurahan, tetapi terkendala status kepemilikan tanah. Warga kemudian mencari alternatif lokasi lain yang telah disurvei oleh pihak Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Kami tidak menuntut macam-macam. Kami hanya ingin Puskesmas Panunggangan Barat kembali ada supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapannya, setelah audiensi ini ada tindak lanjut yang jelas,” katanya. (Hab)
