Pemkot Tangerang Perkuat Tata Kelola BMD, Sekda Tekankan Integritas Pengelola

TANGERANG | tangerangraya.co

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Herman saat membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, yang diikuti para pengelola BMD dari seluruh perangkat daerah di Grha Bhakti Karya Modernland, Rabu (11/11/2026).

Herman menegaskan, aset daerah merupakan sumber daya strategis yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pengelolaan BMD tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan dan pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

“Aset yang tercatat dengan benar, terjaga keberadaannya, memiliki kejelasan status hukum, serta dimanfaatkan secara tepat akan menjadi kekuatan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Herman.

Ia mengingatkan, seluruh tahapan pengelolaan BMD, mulai dari pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan hingga penghapusan, harus dilaksanakan secara cermat, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Herman juga menekankan bahwa ketelitian dalam pengelolaan aset memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, setiap pengelola barang dituntut memiliki komitmen, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan anggap pencatatan aset sebagai urusan administratif biasa. Ketidaktelitian di satu perangkat daerah dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman meminta seluruh perangkat daerah memastikan kelengkapan administrasi dan keakuratan data BMD, sehingga pencatatan aset sesuai dengan dokumen yang sah serta kondisi riil di lapangan.

Ia turut mendorong pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala antara pengelola dan pengguna barang, termasuk memastikan kesesuaian data perolehan aset dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing perangkat daerah.

“Data yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah,” pungkasnya.(Wil)