Pemkot Tangerang Raih Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Banten, Nilai 99,87

SERANG | tangerangraya.co

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih peringkat pertama kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif se-Provinsi Banten dalam Penganugerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2026. Pemkot Tangerang memperoleh nilai 99,87, mendekati skor sempurna.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Kamis (5/11/2026).

Maryono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Tangerang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam membangun pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujar Maryono.

Prestasi serupa juga diraih Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang yang berhasil menempati peringkat pertama kategori BUMD Informatif se-Provinsi Banten. Capaian tersebut memperkuat komitmen keterbukaan informasi di lingkungan pelayanan publik Kota Tangerang.

Maryono menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi, khususnya melalui penguatan sistem digital agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Kami ingin memastikan masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, memperoleh pelayanan yang responsif, serta memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pembangunan daerah,” pungkasnya.(Wil)