SERANG | tangerangraya.co
Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal Provinsi Banten. Selanjutnya, Perubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
Andra Soni mengatakan, setelah kesepakatan ditandatangani, Pemprov Banten bersama DPRD memiliki tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, terutama dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.
“Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,” kata Andra Soni, dikutip Wartawan, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penting yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Catatan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.
Dalam kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026, pendapatan daerah Provinsi Banten berubah dari semula Rp10,08 triliun lebih menjadi Rp9,72 triliun lebih. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp363,91 miliar lebih.
Sementara itu, belanja daerah berubah dari semula Rp10,04 triliun lebih menjadi Rp9,62 triliun lebih atau berkurang sekitar Rp414,74 miliar lebih.
Dengan perubahan tersebut, surplus daerah meningkat dari semula Rp42,95 miliar lebih menjadi Rp93,79 miliar lebih. Surplus tersebut digunakan untuk menutup pembiayaan daerah. Data perubahan tersebut juga tercantum dalam rilis resmi Pemprov Banten.
Perubahan KUA dan PPAS 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Tema pembangunan tetap mengacu pada Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.
Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, yakni Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, sekaligus disinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
Andra Soni mengatakan, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan respons terhadap dinamika permasalahan yang berkembang di daerah, dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan kebutuhan penanganan secara cepat.
“Penyesuaian anggaran juga dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian target kinerja program dan kegiatan. Perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap struktur APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk itu, mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (dam/hmi)
