TANGERANG | tangerangraya.co
Pemerintah Kota Tangerang memperkuat strategi penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak di Kota Tangerang tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengatakan, berdasarkan pembaruan data hingga Juni 2026, masih terdapat anak yang masuk dalam kategori tidak sekolah. Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi untuk menentukan sasaran intervensi dalam waktu dekat.
Menurut Wahyudi, akurasi data menjadi langkah penting dalam penanganan ATS. Karena itu, Dinas Pendidikan melakukan sinkronisasi dengan data pokok pendidikan serta pusat data pendidikan untuk memastikan identitas dan alamat anak dapat diverifikasi secara tepat.
“Selain penguatan data, Pemkot Tangerang juga menyiapkan tim penanganan lintas sektor. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur kewilayahan agar penanganan tidak hanya dilakukan dari sisi pendidikan, tetapi juga dapat menyentuh faktor sosial, administrasi kependudukan, perlindungan anak, hingga kondisi keluarga,” ujar Wahyudi, Kamis (20/8/2026).
Verifikasi di lapangan juga akan diperkuat dengan melibatkan operator sekolah, kelurahan dan kecamatan. Melalui langkah tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi aktual anak sekaligus melakukan pembaruan data secara berkala.
Wahyudi menjelaskan, intervensi terhadap anak yang tidak sekolah akan dilakukan dengan pendekatan langsung kepada keluarga. Salah satunya melalui program kunjungan rumah atau home visit bersama perangkat kewilayahan.
“Dari sisi akses pendidikan, intervensi akan dilakukan melalui program home visit bersama perangkat kewilayahan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus memahami kendala yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Selain menangani anak yang sudah tidak bersekolah, Pemkot Tangerang juga menyiapkan langkah pencegahan terhadap anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan, khususnya saat transisi dari jenjang SD ke SMP.
Berbagai program pendidikan akan dioptimalkan untuk membuka akses seluas-luasnya, di antaranya sekolah gratis, program Tangerang Cerdas, serta pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Paket A, Paket B dan Paket C.
Upaya mempertahankan anak agar tetap bersekolah juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Pemkot Tangerang mendorong penerapan pembelajaran mendalam, penguatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta pengembangan sekolah ramah anak.
Program tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman sehingga siswa memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan sekolah.
Di sisi lain, Pemkot Tangerang tengah memperkuat integrasi data lintas sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data pendidikan akan dipadukan dengan data administrasi kependudukan serta data kesejahteraan sosial melalui dashboard monitoring terpadu.
Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi anak secara lebih komprehensif sekaligus memastikan intervensi diberikan kepada sasaran yang tepat.
“Penanganan ATS ini kita lakukan tidak bisa sendirian. Pemkot Tangerang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan dan mencegah munculnya kasus baru,” kata Wahyudi.
Dengan pendekatan lintas sektor, penguatan data, kunjungan langsung ke keluarga, serta penyediaan berbagai alternatif pendidikan, Pemkot Tangerang menargetkan penanganan anak tidak sekolah dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan berkelanjutan.(zma)
